Adakah Tempat Bagi Perempuan di Dunia Politik Indonesia?

Feb 05, 2023

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah perlu memperhatikan aspirasi masyarakat yang bersifat membangun ketika menjalankan tugas dan pengambilan keputusan.

Dilansir dari data kemenko PMK, partisipasi perempuan Indonesia dalam Parlemen masih sangat rendah. Menurut data dari World Bank (2019), negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender yang sampai saat ini belum terselesaikan sebagai masalah utama yang dihadapi oleh perempuan di dunia dan Indonesia.

Lalu, mengapa hal itu bisa terjadi?

Di Indonesia, kesempatan perempuan untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan, terutama di dunia politik masih terbatas karena stigma masyarakat.

Menurut Maiwa (2006:31) dalam Nimrah & Sakaria (2015:177), kehidupan perempuan seringkali digambarkan pada posisi yang lebih rendah, sehingga dianggap sebagai kaum yang lemah, tidak mandiri dan bergantung, pandangan seperti ini memperoleh legitimasi yang kuat dalam dunia politik sehingga menjadi cara berpikir yang kurang berpihak pada perempuan.

Adapun berbagai anggapan mengenai keterlibatan perempuan dalam dunia politik menyebabkan partisipasi perempuan dalam dunia politik bisa dikatakan terlambat, sebab banyak stigma yang menyatakan bahwa perempuan identik dengan sektor domestik sehingga sangat sedikit perempuan yang turut andil dalam dunia politik.

Menurut Surbakti dalam Nurwani (2017:29), partisipasi perempuan yang masih sangat terbatas pada peringkat elite atau kepemimpinan puncak dalam politik memang menyebabkan adanya hambatan dalam perkembangan perempuan di bidang politik. Anggapan yang sudah mendarah daging ditengah masyarakat bahwa jabatan di pemerintahan identik dengan pria, turut menjadi faktor yang mengurangi kesempatan wanita untuk menduduki posisi pemerintahan.

Hak - Hak Politik Perempuan

Jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya dalam struktur pemerintahan dan hukum merupakan mandat konstitusi pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.”

Hak-hak perempuan di bidang politik dapat ditemukan juga dalam instrumen hukum internasional. Dimana hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam bahasa yang umum, misal dalam pasal 21 DUHAM angka 1 dan 2, pasal 25 ICCPR. Sedangkan dasar hukum yang lebih tegas tentang hak perempuan untuk berpolitik dijamin dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention of The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW).

Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau lebih dikenal dengan Konvensi Perempuan, tanggal 24 Juli 1984. Sebelumnya Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani konvensi tersebut pada 19 Juli 1980 saat mengikuti Konferensi Perempuan sedunia ke - II di Kopenhagen.

Tokoh Politik Perempuan Indonesia

Tahukah kamu? Partisipasi politik perempuan Indonesia berada di satu tingkat lebih tinggi dari pada di Amerika Serikat. Hal tersebut diungkapkan wakil konselor politik Kedubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Casey K. Mace. Lalu siapa saja perempuan Indonesia yang telah terjun dan mencatatkan namanya di panggung politik Indonesia?

Sri Mulyani